Persyaratan PJK dan PJT SBU Pelaksana KonstruksiConsumer Products
PERATURAN PEMERINTAH
| Title | Create Date | Download |
|---|---|---|
| PP No. 24/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
July 9, 2018 | Download |
| PP No. 18/2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 16/2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 13/2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Perubahan Kedua) |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 32/2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Perubahan) |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 66/2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Perubahan) |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 17/2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 82/2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 27/1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 43/2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 59/2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh WNA |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 2/2013 Tentang Pelaksanaan UU Yayasan (Perubahan) |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 63/2008 Tentang Pelaksanaan UU Yayasan |
January 17, 2017 | Download |
| PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan |
August 26, 2016 | Download |
| PP No. 29/2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas |
August 3, 2016 | Download |
| PP No. 7/2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas |
May 11, 2016 | Download |
| PP No. 24/2009 Tentang Kawasan Industri |
April 6, 2016 | Download |
| PP No. 13/1995 Tentang Izin Usaha Industri |
April 6, 2016 | Download |
| PP No. 62/1992 Tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dalam Pelaksanaan UU PPh |
April 5, 2016 | Download |
Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
Definisi di atas ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Perpres didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden, memuat materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah).
Materi Muatan
Materi muatan Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
Perpres merupakan peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.Perpres dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah UU atau PP baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.
PERMINTAAN PANGGILAN KEMBALI.
Dapatkan Layanan Prioritas dengan mengisi form ini
Jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan tentang perizinan dan pembuatan PT, saran atau komplain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan sangat senang melayani permintaan Anda sesegera mungkin.